Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPerdata”), syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

 

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
1.   Kesepakatan para pihak dalam perjanjian 2.   Kecakapan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
3.   Suatu hal tertentu 4.   Sebab yang halal	Syarat OBJEKTIF

 

Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Dan yang termasuk tidak cakap oleh KUHPer adalah orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

 

Menurut Pasal 330 KUHPerdata yang belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian.

 

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

 

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

 

Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Simak pula artikel Batalnya Suatu Perjanjian.

 

Jadi, bila perjanjian dibuat dengan anak di bawah umur, tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum, tapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad1847 No. 23)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

73704 HITS
DI: HUKUM PERDATA
SUMBER DARI: BUNG POKROL

Share:

KLINIK TERKAIT

• Awal Kemandirian Seorang Wanita
• onbekwaamheid
• Batalnya suatu perjanjian
• Hukum Perjanjian
• Ibu Mertua yang Sering Hutang

DIANA KUSUMASARI, S.H., M.H.

• Utang Biaya Perkawinan, Siapakah Harus Menanggung?
• Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak
• Status Utang Karyawan yang Resign
• Bagaimana Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Rokok?
• Tarif Pajak untuk Tunjangan Hari Raya
• Perhitungan THR untuk Karyawan yang Baru Dipromosi
• THR Bagi Pekerja Dalam Masa Skorsing
• Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh
• Dapatkah Pembayaran Pesangon dengan Dicicil?
• Bantuan Biaya Persalinan yang Wajib Ditanggung Perusahaan

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik hukumonline.com adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.
• Pada dasarnya Klinik hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien - penasehat hukum tidak terjadi. Untuk suatu nasehat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasehat hukum yang berpotensi.
• Klinik hukumonline tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Klinik Hukumonline.
• Klinik hukumonline.com berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban tertentu Klinik Hukumonline mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
• Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Klinik Hukumonline untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.