Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

2. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik

Materi ini menyangkut hukum keperdataan (burgelijk recht),

namun mengingat ada hubungannya dengan fungsi notaris,

penggolongan dari akta-akta notaris dan lain sebagainya, maka perlu

untuk dibahas kekuatan pembuktian dari akta otentik.

Kekuatan pembuktian akta berasal dari keharusan yang

ditentukan perundang-undangan dan tugas yang dibebankan oleh

undang-undang kepada pejabat tertentu. Dengan tugas ini diberikan

kekuatan pembuktian kepada akta yang mereka buat.

Pada setiap akta otentik terdapat 3 (tiga) kekuatan pembuktian,

yakni:

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijsracht)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah dimaksudkan adanya

kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai

akta otentik (“acta publica probant sese ipsa”). Pembuktian ini

menurut Pasal 1875 KUH Perdata tidak dapat diberikan kepada

akta yang dibuat di bawah tangan. Akta di bawah tangan baru

berlaku sah dan mempunyai kekuatan pembuktian apabila yang

menanda tanganinya mengakui kebenaran dari tanda tangannya.

Secara tegas memang undang-undang tidak ada

menyebutkan kekuatan pembuktian lahiriah. Akan tetapi mengenai

keabsahan “akta otentik” dinyatakan dalam Pasal 1869 dan Pasal

1872 KUH Perdata).

b. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht)

Dengan kekuatan pembuktian formal dimaksudkan bahwa

adanya pernyataan tertulis dari pejabat yang berwenang dalam

menjalankan jabatannya tentang kebenaran apa yang diuraikan

dalam akta. Dalam arti formal mengenai akta pejabat (ambtelijke

akte) membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat,

didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaries sebagai pejabat

umum di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian

tanggal dari akta, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam

Bibliografi Notaris

Muliadi & Partners Edit, 01-07-2010

3

akta, identitas dari orang-orang yang hadir (comparanten), tempat

di mana akta dibuat.

c. Kekuatan Pembuktian Material (Materiele Bewijskracht)

Menyangkut kekuatan pembuktian material adalah

pembuktian akan isi akta yang membuktikan sebagai yang benar

terhadap setiap orang tentang hal-hal yang dinyatakan dalam akta

dimaksud, dan sebagai tanda bukti terhadap dirinya (“prevue

preconstituee”). Artinya kepada para pihak, ahli waris dan

penerima hak akan memberikan pembuktian yang lengkap tentang

kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu. Dasar

hukumnya tercantum dalam Pasal 1870, Pasal 1871 dan Pasal

1875 KUH Perdata.

Apabila akta otentik dipergunakan di pengadilan akan

membuat hakim terikat, sebab apa gunanya undang-undang

menunjuk pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik

sebagai alat bukti, jika hakim begitu saja dapat

mengenyampingkannya. Walaupun dianut “vrije bewijstheorie”, yang

berarti bahwa alat-alat bukti tidak mutlak mengikat hakim, akan

tetapi lain halnya dengan akta otentik, di mana undang-undang

mengikat hakim pada alat bukti itu.

3. Pengaturan Notaris Dalam Perundang-undangan

Ketentuan Umum

2

Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris

3

, Pengangkatan

4

,

Pemberhentian

5

.

Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan

6

.

Kewenangan

7

, Kewajiban

8

Notaris:

a. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat

menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran