Pidana atau Perdata?

Permasalahan Anda berawal dari jual beli, oleh karena itu sengketa ini masuk pada ranah hukum perdata. Dalam permasalahan Anda, konsumen Anda melakukan wanprestasi (ingkar janji).

 

Untuk wanprestasi, upaya yang dapat Anda lakukan adalah mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi. Namun sebelumnya, Anda perlu memberikan somasi pada konsumen Anda tersebut. Somasi diberikan sebagai peringatan bahwa konsumen Anda lalai melakukan prestasi/kewajibannya membayar barang yang sudah diambilnya, dan untuk itu mengingatkan pada konsumen untuk segera melakukan prestasi/kewajibannya.

 

Apabila setelah diberikan somasi, konsumen Anda tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Anda bisa mengajukan gugatan pada pada Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat tinggal konsumen Anda. MenurutPasal 1267 KUHPerdata, ada beberapa hal yang dapat Anda gugat atau tuntut dari pihak yang wanprestasi, yaitu:

 

1.      Pemenuhan perikatan, artinya Anda bisa menuntut agar konsumen Anda untuk membayar utangnya terhadap anda;

2.      Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian;

3.      Ganti kerugian. Ganti kerugian terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur;

4.      Pembatalan perjanjian. Dengan pembatalan perjanjian, kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum perjanjian diadakan. Apabila suatu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak yang lain, baik itu uang atau barang, harus dikembalikan;

5.      Pembatalan perjanjian dengan ganti kerugian.

 

Demikian penjelasan kami, semoga dapat dipahami.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesieatau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

Hukum Perjanjian

Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHPer, para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya:

 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

 

Akan tetapi, yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 – pasal 1337 KUHPer, yaitu:

 

1.      Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (dwaling, mistake), paksaan (dwang,dures), dan penipuan (bedrog, fraud). Secara a contrario, berdasarkan pasal 1321 KUHPer, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

2.      Kecakapan para pihak. Menurut pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang.

3.      Mengenai suatu hal tertentu. Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut pasal 1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

4.      Sebab yang halal. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 1337 KUHPer.

 

Dari butir no. 4, dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang. Selanjutnya, bila kita lihat pada pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”), kita temui kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam kontrak:

 

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.”

 

Jadi, untuk kontrak yang para pihaknya merupakan WNI, wajib untuk menggunakan Bahasa Indonesia.

 

Hal demikian juga ditegaskan oleh Marianna Sutadi, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI. Menurutnya, ketentuan pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak hanya berlaku terhadap perjanjian antarnegara tetapi juga antarlembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI. Hal demikian dia sampaikan dalam Seminar Hukumonline 2009 yang bertajuk “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” pada 16 Desember 2009.

 

Begitu pula dinyatakan oleh Rosa Agustina, Guru Besar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menurutnya, pasal 31 ayat (1) UU 24/2009 tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang berlaku di hukum perdata. Rosa menjelaskan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang (lihat pasal 1337 KUHPer). Dia juga memandang rumusan pasal tersebut dapat meminimalisir selisih paham mengenai penafsiran serta istilah-istilah dalam perjanjian.

 

Tidak dipenuhinya ketentuan pasal 31 ayat (1) UU 24/2009, bisa menjadi alasan bagi salah satu pihak untuk menuntut kebatalan demi hukum perjanjian yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia tersebut. Alasannya, kontrak tidak memenuhi unsur ‘sebab atau kausa yang halal’ sebagaimana disyaratkan pasal 1320 jo pasal 1337 KUHPer.

 

Demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.      Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)

2.      Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

 

Pembatalan Perjanjian yang Batal demi Hukum

Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(“KUHPerdata”), syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

 

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
1.   Kesepakatan para pihak dalam perjanjian 2.   Kecakapan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
3.   Suatu hal tertentu 4.   Sebab yang halal	Syarat OBJEKTIF

 

Kecakapan para pihak merupakan salah satu syarat subjektif dari sahnya perjanjian. Dan yang termasuk tidak cakap oleh KUHPer adalah orang-orang yang belum cukup umur, orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan dan wanita bersuami. Akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 5 September 1963, seorang istri berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

 

Menurut Pasal 330 KUHPerdata yang belum cukup umur (dewasa) adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya. Jika belum berumur 21 namun telah menikah, maka dianggap telah dewasa secara perdata dan dapat mengadakan perjanjian.

 

Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

 

Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

 

Sedangkan batal demi hukum artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Simak pula artikel Batalnya Suatu Perjanjian.

 

Jadi, bila perjanjian dibuat dengan anak di bawah umur, tidak serta merta membuat perjanjian tersebut batal demi hukum, tapi harus dimintakan pembatalannya ke Pengadilan Negeri.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad1847 No. 23)

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

73704 HITS
DI: HUKUM PERDATA
SUMBER DARI: BUNG POKROL

Share:

KLINIK TERKAIT

• Awal Kemandirian Seorang Wanita
• onbekwaamheid
• Batalnya suatu perjanjian
• Hukum Perjanjian
• Ibu Mertua yang Sering Hutang

DIANA KUSUMASARI, S.H., M.H.

• Utang Biaya Perkawinan, Siapakah Harus Menanggung?
• Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak
• Status Utang Karyawan yang Resign
• Bagaimana Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Rokok?
• Tarif Pajak untuk Tunjangan Hari Raya
• Perhitungan THR untuk Karyawan yang Baru Dipromosi
• THR Bagi Pekerja Dalam Masa Skorsing
• Langkah Hukum Jika THR Tidak Dibayar Penuh
• Dapatkah Pembayaran Pesangon dengan Dicicil?
• Bantuan Biaya Persalinan yang Wajib Ditanggung Perusahaan

Pernyataan Penyangkalan / Disclaimer

• Seluruh informasi dan data yang disediakan dalam Klinik hukumonline.com adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan saja. Dengan demikian tidak dianggap sebagai suatu nasehat hukum.
• Pada dasarnya Klinik hukumonline.com tidak menyediakan informasi yang bersifat rahasia dan hubungan klien - penasehat hukum tidak terjadi. Untuk suatu nasehat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasehat hukum yang berpotensi.
• Klinik hukumonline tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidaktepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Klinik Hukumonline.
• Klinik hukumonline.com berhak sepenuhnya mengubah judul dan/atau isi pertanyaan tanpa mengubah substansi dari hal-hal yang ditanyakan.
• Artikel jawaban tertentu Klinik Hukumonline mungkin sudah tidak sesuai / tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
• Disarankan untuk mengecek kembali dasar hukum yang digunakan dalam artikel jawaban Klinik Hukumonline untuk memastikan peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku.

Pembatalan Sepihak Surat Pernyataan Diterima Sebagai Karyawan

Pernyataan diterima sebagai pegawai dianggap sebagai perjanjian sepihak. Oleh karena itu, menurut ketentuan di atas, maka perusahaan yang membuat pernyataan tersebut terikat akan pernyataan yang dibuatnya.   Maka, jika perusahaan yang membuat pernyataan tersebut membatalkan pernyataannya secara sepihak dan pembatalan tersebut ternyata merugikan rekan Saudara, maka rekan Saudara dapat menggugat perusahaan yang membuat pernyataan itu supaya membayar kerugian yang rekan saudara alami, sepanjang kerugian itu dapat dibuktikan.   Hanya saja gugatan tidak dapat melalui peradilan perdata khusus hubungan industrial karena permasalahan rekan Saudara belum memenuhi syarat hubungan kerja, tetapi rekan Saudara dapat mengajukan gugatan melalui peradilan perdata umum karena perusahaan yang membuat pernyataan tersebut, dapat dimaknai telah gagal memenuhi kewajibannya atau tidak bersedia memenuhi prestasinya yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.   Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Saudara. Kami turut prihatin atas permasalahan yang dihadapi oleh rekan Saudara. Menjawab permasalahan di atas, dapat kami jelaskan demikian.

 

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), hubungan kerja mensyaratkan adanya pekerjaan, upah dan perintah. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, yang menyebutkan:

 

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”

 

Oleh karena itu, berdasarkan informasi yang Saudara jelaskan di atas, maka dapat dipahami, bahwa antara rekan Saudara dengan perusahaan yang mengeluarkan pernyataan diterima bekerja, belum dapat dikatakan telah terjadi hubungan kerja, sebab unsur pekerjaan, upah dan perintah, belum terpenuhi hanya berdasarkan lamaran dan pernyataan diterima bekerja.

 

Surat pernyataan tersebut juga tidak memenuhi makna perjanjian jika mengacu pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (“BW”), yang menyebutkan:

 

“Supaya terjadi perikatan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1.    kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2.    kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3.    suatu pokok persoalan tertentu;

4.    suatu sebab yang tidak terlarang.”

 

Surat pernyataan tidak memenuhi makna perjanjian sebagaimana disyaratkan di atas karena surat pernyataan tidak dibuat bersama oleh pihak-pihak yang tercantum namanya di dalam surat pernyataan, tetapi hanya dibuat oleh yang menyatakan saja. Namun, surat pertanyaan tersebut dapat dimaknai sebagai suatu perikatan sepihak jika mengacu pada ketentuan Pasal 1313 BW, yang menyebutkan:

 

“Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”

 

Dikatakan perikatan sepihak karena perjanjian tersebut hanya mengikat satu pihak saja, yaitu yang membuat pernyataan menjanjikan sesuatu kepada pihak lain, tanpa menjelaskan adanya kewajiban dari pihak lain tersebut. Hal ini dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 1314 BW, yang menyebutkan:

 

“Suatu perikatan diadakan dengan cuma-cuma atau dengan memberatkan. Suatu perikatan cuma-cuma adalah suatu perikatan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perikatan memberatkan adalah suatu perikatan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”

 

Oleh karena itu, menurut ketentuan di atas, maka perusahaan yang membuat pernyataan tersebut terikat akan pernyataan yang dibuatnya. Jadi, menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara, tidak ada larangan bagi orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, namun segala konsekuensi dari perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

 

Maka, jika perusahaan yang membuat pernyataan tersebut membatalkan pernyataannya secara sepihak dan pembatalan tersebut ternyata merugikan rekan Saudara, maka rekan Saudara dapat menggugat perusahaan yang membuat pernyataan itu supaya membayar kerugian yang rekan saudara alami, sepanjang kerugian itu dapat dibuktikan, hanya saja tidak melalui peradilan perdata khusus hubungan industrial karena permasalahan rekan Saudara belum memenuhi syarat hubungan kerja sebagaimana telah kami jelaskan di atas, tetapi rekan Saudara dapat mengajukan gugatan melalui peradilan perdata umum karena perusahaan yang membuat pernyataan tersebut, dapat dimaknai telah gagal memenuhi kewajibannya atau tidak bersedia memenuhi prestasinya yang mana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 BW, yang menyebutkan:

 

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

 

Demikian dapat kami jelaskan, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek;

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

  

Dimintai Uang Saat Melamar Bekerja

ejabat atau pegawai yang meminta atau menerima sejumlah uang dalam seleksi penerimaan pegawai dapat dituntut dengan UU Pemberantasan Korupsi. Penjelasan lebih lengkap silakan baca ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

Kami berasumsi bahwa pejabat instansi yang Anda maksud termasuk sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara.

 

Jika pejabat yang Anda maksud meminta sejumlah uang dengan memaksa, maka berdasarkan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), pejabat tersebut bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

 

 

Pasal 12 UU 20/2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

a.    …;

b.    …;

c.    …;

d.    …;

e.    pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

f.     …;

g.    …;

h.    …;

i.     ….

 

Jika jumlah uang yang diminta kurang dari Rp 5.000.000,00, maka ketentuan pidana Pasal 12 UU 20/2001 tidak berlaku. Pidana berlaku adalah pidana dalam Pasal 12A ayat (2) UU 20/2001, yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

 

Sebagai contoh, sebagaimana dikutip dari news.detik.com,pada Januari 2015 lalu Bareskrim Mabes Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap dalam seleksi CPNS 2014 di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Dalam perkara itu, seorang pelaksana harian Kepala Bagian Kepegawaian Kabupaten Musi Rawas Utara, M Rifai telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pelanggaran Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat 2, atau Pasal 11 dan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Jo Pasal 15 UU 20/2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

 

Mengenai apa yang bisa dilakukan oleh Anda, Anda dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib (Kepolisian Republik Indonesia atau Komisi Pemberantasan Korupsi, bergantung pada jabatan orang tersebut).

 

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”), masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

a.    hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b.    hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

c.    hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

d.    hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

e.    hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1)    melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, b, dan c UU 31/1999;

2)    diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

 

Kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi, Pemerintah memberikan penghargaan (Pasal 42 ayat (1) UU 31/1999).

 

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2.    Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;