PENGERTIAN AKTA
Prof. Sudikno Mertokusumo, SH mengatakan :
akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atauperikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara PerdataIndonesia (Yogyakarta, Liberty, 1981), hal. 110.)
—Prof. A Pitlo mengatakan:
akta adalah surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. (Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa menurut Hukum KUHPerdata Belanda (alih bahasa), oleh M Isa, SH (Jakarta:Intermasa: 1978), hal 43.)
—Berdasarkan pendapat ahli tersebut dan dikaitkan dengan Pasal 1874 ayat 1 jo 1869 KUH. Perdata Indonesia, untuk dapatdikategorikan AKTA harus memenuhi syarat yaitu:
a.Akta harus ditandatangani:
—Keharusan tanda tangan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau akta yang dibuat oleh pihak lain.
—Fungsi tanda tangan untuk mengindividualisir suatu akta. Penandatanganan sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie (SerbaSerbi Praktek Notariat (Bandung: Alumni, 1987), hal 13) dari pendapat ahli, mengatakan Penandatanganan adalah:
“suatu pernyataan kemauan dari si pembuat tandatangan bahwa ia dengan membubuhkan tandatangannya dibawah suatutulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri. Tanda tangan harus memilikisifat individual yaitu dalam bentuk huruf huruf yang jelas dan dapat dibaca atau huruf huruf yang sulit dibaca dantinggal coretan coretan saja, termasuk paraf dianggap sebagai tandatangan jika ditandatangani dengan tangannya sendirioleh seorang yang pandai menulis.”
Berpijak dari ketentuan normatif, yurisprudensi dan pendapat ahli, tandatangan yang dibuat dengan mesin cetak ataustempel tanda tangan dan juga tandatangan yang dibubuhkan oleh orang lain tidak memiliki sifat individual dan karenaitu tidak berlaku sebagai tanda tangan. Cap jempol (sidik jari) sebagai bukti tindakan hukum dalam hukum perdatauntuk akta akta dibawah tangan, yang dibubuhkan oleh orang yang buta huruf atau yang tangannya cacat atau lumpuhtidak berlaku sebagai tandat tangan, kecuali cap jempol dibubuhkan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh undangundang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1874 ayat 1 KUH.Perdata jo stbl 1916 no 46 jo 43 jo pasal 15 ayat 2 UU jabatanNotaris, berlaku sebagai surrogat tandatangan (pengganti tanda tangan).
b. Akta harus memuat peristiwa peristiwa hukum yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan:
—Isi akta harus memuat suatu peristiwa hukum yang melahirkan hak atau perikatan, yang dapat menjadi buktiyang diperlukan. Jika keterangan yang dimuat dalam isi akta tidak melahirkan hak atau perikatan hukum,maka surat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai akta, karena surat tersebut tidak dapat dipakai sebagaialat bukti.
c. Akta sengaja dibuat sebagai alat bukti.
—Pembuatan akta, sengaja untuk dipergunakan sebagai alat bukti mengenai peristiwa hukum yang menimbulkanhak atau perikatan, jika terjadi suatu sengketa hukum.
—Pasal 1868 KUH Perdata :
Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuatoleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.
—dari ketentuan diatas mengandung pengertian :
Akta Otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.” Implementasi pasal ini dituangkan dalam UU nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Pada pasal15 ayat 1 UU Jabatan Notarisn ditegaskan notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semuaperjanjian, perbuatan dan ketetetapan, yang termasuk dalam lingkup tindakan hukum keperdataan,sehingga notaris tidak berwenang membuat akta otentik dalam lapangan hukum publik.
—Berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH.Perdata jo Pasal 15 ayat 1 UU jabatan Notaris, akta otentik hanyadapat lahir dengan bantuan atau media notaris dan tanpa bantuan notaris tidak mungkinn lahir suatuakta otentik yang memuat tindakan dalam lingkungan hukum perdata.
FUNGSI AKTA (AKTA DIBAWAH TANGAN DAN AKTA OTENTIK)
FUNGSI AKTA (AKTA DIBAWAH TANGAN DAN AKTA OTENTIK)
Akta memiliki 2 (dua) fungsi yaitu:
BEBAN PEMBUKTIAN :KUH.Perdata)
a.Fungsi formal (Formalitas Causa) yaitu suatu perbuatan hukum baru dinyatakan sah atau sempurnajika dibuat dengan akta otentik atau akta dibawah tangan dan tidak dapat dibuktikan denganalat bukti lain.
- Contoh Pendirian PT harus didirikan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia (Pasal 7ayat 1 UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
- Atas ancaman kebatalan setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelumperkawinan berlangsung (pasal 147 KUH Perdata)
. Fungsi sebagai alat bukti (Probationis Causa) yaitu akta otentik atau akta dibawah tangan dibuatuntuk dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari tentang perbuatan hukum yangdisebut dalam akta, dan adanya akta bukan syarat untuk sahnya suatu perbuatan hukum.
DAYA PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN DAN AKTA OTENTIK
A. Akta dibawah tangan yang diajukan sebagai bukti, baru memiliki kekuatan bukti materil sepertiakta otentik, artinya isi akta dibawah tangan berlaku sebagai benar bagi yang membuatnyadan demi keuntungan orang untuk siapa akta dibawah tangan itu dibuat serta menurut UUjuga berlaku tidak saja bagi yang menandatangani, para ahli waris dan yang mendapat hakdari mereka, jika tandatangan dan isi aktanya diakui benar sedangkan bagi pihak lain aktadibawah tangan hanya memiliki daya pembuktian bebas.
( baca Pasal 1867,1874, 1875, 1880 KUH.Perdata)
B. Daya pembuktian akta otentik dapat dibagi kedalam 3 golongan yaitu :
1.Kekuatan bukti lahiriah (luar):
Kekuatan bukti ini disebut dengan acta publica probant sese ipsa atau suatu akta yang Nampak dari lahirnya (luarnya) atau dari kata katanya berasal dari seorang PejabatUmum dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Pembuktian lahirihberlaku bukan saja bagi para pihak tetapi juga bagi pihak ketiga, sedangkan aktadibawah tangan jika tandatangannya diakui hanya berlaku bagi para pihak.
2. Kekuatan bukti formal:
a.Mengenai akta Pejabat, akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaknidilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalammenjalankan jabatannya.
b.Mengenai akta partij, membuktikan bahwa pejabat umum dan para pihak ada menerangkanseperti yang diuraikan dalam akta itu.
c.Pembuktian formal memberikan kekuatan pembuktian lengkap baik terhadap akta pejabatmaupun akta partij dan berlaku terhadap setiap orang tentang apa yang ada danterdapat diatas tandatangan mereka.
3. Kekuatan pembuktian Materil :
Kekuatan pembuktian ini hanya dipunyai oleh akta partij dan tidak dipunyai olehakta pejabat. Pada akta partij tidak saja membuktikan bahwa para pihak sudahmenerangkan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam akta, tetapi juga apayang diterangkan dalam akta itu adalah benar dan hanya berlaku antara parapihak yangbersangkutan, para ahli waris serta penerima hak mereka, sedangkandaya pembuktian materil kepada pihak ketiga diserahkan kepada pertimnbanganhakim. Lain halnya dengan akta pejabat yang tidak mempunyai kekuatanpembuktian materil dan hanya membuktikan kebenaran apa yang dilihat dandilakukan oleh notaris selaku Pejabat Umum.
MANFAAT AKTA OTENTIK dan AKTA DIBAWAH TANGAN
1.Manfaat akta otentik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1870 KUH.perdatayang menyatakan bahwa akta otentik memberikan kekuatan bukti lengkap danmengikat bagi para pihak, ahliwarisnya dan penerima haknya mengenai apa yangdimuat dalam akta tersebut.
2.Manfaat akta dibawah tangan, akan memberikan kekuatan bukti materil seperti aktaotentik, jika tandatangan dan isi aktanya diakui oleh yang menandatangan,dan dalam hal demikian isi keterangan akta dibawah tangan berlaku sebagaibenar terhadap siapa yang membuatnya dan demi keuntungan orang untuksiapa pernyataan itu dibuat, para ahli warisnya dan penberima haknya (pasal1875
BEBAN PEMBUKTIAN :KUH.Perdata)
—Pembagian beban pembuktian dalam proses peradilan perdata diatur dalam Pasal 163 HIR jo 1865 KUH.Perdata yang berbunyi:
—“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau gunamenegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak oranglain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanyahak atau peristiwa tersebut.”
—Essensi pasal ini mengatur kewajiban pembuktian bagi para pihak, dimanajika seseorang mendalilkan mempunyai suatu hak maka ia wajibmembuktikan adanya hak tersebut. Begitu pula sebaliknya jikaseseorang membantah hak orang lain wajib membuktikan bantahannyatersebut. Bagaimana nilai kekuatan bukti akta dibawah tangan dan aktaotentik, dalam beban pembuktian ini.
—Akta Otentik memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat bagi parapihak dan mengenai apa yang disebut dalam akta, dan akta otentik inimerupakan alat bukti yang telah mencukupi batas minimalpembuktian, karena itu akta otentik adalah alat bukti yang berdirisendiri tanpa memerlukan bantaun alat bukti lainnya, kecuali ada buktilawan yang dapat mengurangi keberadaannya (Pasal 1870KUH.Perdata).
—Sedangkan akta dibawah tangan baru memiliki kekuatan bukti yangsempurna dan mengikat, jika tandatangan dan isi akta tersebut diakuioleh para pihak yang membuatnya. Dalam hal demikian akta dibawahtangan menjadi alat bukti yang berdiri sendiri tanpa memerlukan alatbukti lain dan telah mencukupi batal minimal pembuktian (Pasal 1875 KUH Perdata).
—Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan, dapat hanya memiliki nilaipembuktian permulaan, jika :
1) adanya bukti lawan ;
2) isi dan tandatangan diingkari oleh pembuat.
Dalam keadaan ini Akta Otentik dan akta dibawah tangan menjadi buktipermulaan tulisan, tidak lagi memiliki kekuatan bukti yang sempurnadan mengkat, batal minimal pembuktiannya merosot dan tidak dapatmenjadi alat bukti yang berdiri sendiri tapi harus ditambah dengansalah satu alat bukti lainnya.
