​​​​​​​Dokter Wajib Jelaskan Risiko Tindakan Medis kepada Pasien

Niat hati menunggu kelahiran anak keempatnya, NK harus kehilangan istri tercinta. Penyebabnya, dokter TOS, ahli kandungan di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan, diduga melanggar standar operasional prosedur operasi. Proses operasi yang dilakukan termasuk berisiko tinggi karena sudah tiga kali operasi caesar. Karena itu, operasi ini adalah operasi yang seharusnya terencana.

HK membawa masalah itu ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Atas pengaduan HK, MKDKI menyatakan dokter TOS melakukan pelanggaran disiplin. MKDKI juga merekomendasikan pencabutan surat tanda registrasi. Dokter TOS melawan putusan itu lewat gugatan ke PTUN Jakarta. Upayanya berhasil. PTUN Jakarta membatalkan keputusan MKDKI.

Selain mengadukan dokter ke MKDKI, sebenarnya HK melayangkan gugatan ke PN Jakarta Selatan atas tuduhan perbuatan melawan hukum dalam penanganan operasi caesar isterinya. Dokter TOS menjadi tergugat I, sedangkan rumah sakit MMC dan perusahaan pemilik rumah sakit, PT KAM, masing-masing Tergugat II dan Tergugat III. HK berhasil, majeis hakim PN Jakarta Selatan menyatakan sang dokter melakukan perbuatan melawan hukum.

Keberhasilan HK tertunda karena dua putusan. Pertama, pembatalan keputusan MKDKI oleh PTUN. Kedua, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan putusan PN Jakarta Selatan. Majelis banding membatalkan putusan PN Jakarta berbekal putusan PTUN yang mengoreksi keputusan MKDKI.

Baca juga:

• Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Pasien yang Mengalami Salah Diagnosis
• MK Anggap Dokter Layanan Primer Konstitusional

HK mengajukan kasasi atas putusan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan kasasi No. 1001 K/Pdt/2017, majelis mengabulkan permohonan kasasi HK. Majelis kasasi menyatakan hakim banding telah salah menerapkan hukum karena telah mengadili gugatan perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata semata berdasarkan putusan PTUN atas pembatalan keputusan MKDI.

Majelis kasasi berpendapat bahwa dalam menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum perdata (malpraktik dokter) judex facti  tidaklah terikat pada putusan PTUN. Hakim peradilan umum tidak tunduk pada putusan PTUN karena peradilan umum bukan subordinasi PTUN. Itu pula yang menjadi kaidah hukum dari putusan kasasi tersebut, sebagai salah satu putusan yang dimasukkan dalam Landmark Decisions Mahkamah Agung Tahun 2017.

KEKUASAAN PEMERINTAH

Pasal 4

(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.

(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimana mestinya.

Pasal 6

(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(2) Syaratsyarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undangundang. ***)

Pasal 6A

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***)

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ***)

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. ***)

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. ****)

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undangundang. ***)

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*)

Pasal 7A

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

Pasal 7B

(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***)

(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(4) Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. ***)

(5) Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

(6) Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***)

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. ***)

Pasal 7C

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. ***)

(2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambatlambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. ***)

(3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambatlambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. ****)

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguhsungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. *)

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. *)

Pasal 10

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Pasal 11

(1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. ****)

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. ***)

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. ***)

Pasal 12

Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syaratsyarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undangundang.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 14

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. *)

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. *)

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lainlain tanda kehormatan yang diatur dengan undangundang. *)

Pasal 16

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang. ****)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang.****)

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UndangUndang Dasar. ***)

(2) Majelis Permus yawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. ***/****)

(3) Majelis Permus yawaratan Rakyat hanya dap at memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UndangUndang Dasar. ***/****)

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 1

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.***)

(3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

Perdagangan manusia ( human trafficking )

Perdagangan manusia adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia.

Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa. Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, atau pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk melalui ikatan hutang).

Pengeksploitan pemerdagangan manusia termasuk memaksa orang melakukan pelacuran atau bentuk eksploitasi seks lain, buruh paksa, hamba atau amalan yang sama seperti perhambaan. Bagi kanak-kanak, ekploitasi termasuk untuk tujuan pelacuran, pengambilan anak angkat antarabangsa yang tidak sah, perkahwinan kanak-kanak, atau pengambilan kanak-kanak sebagai tentera, pengemis dan tujuan permainan, atau untuk tujuan kegiatan keagamaan.

Menurut Protokol Palermo pada ayat tiga definisi aktivitas transaksi meliputi:

• perekrutan
• pengiriman
• pemindah-tanganan
• penampungan atau penerimaan orang

Yang dilakukan dengan ancaman, atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainya, seperti:

• penculikan
• muslihat atau tipu daya
• penyalahgunaan kekuasaan
• penyalahgunaan posisi rawan
• menggunakan pemberian atau penerimaan pembayaran (keuntungan) sehingga diperoleh persetujuan secara sadar (consent) dari orang yang memegang kontrol atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi.

Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya; pelacuran (eksploitasi prostitusi) orang lain atau lainnya seperti kerja atau layanan paksa, pebudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

Dalam hal anak perdagangan anak yang dimaksud adalah setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun.

Beberapa fakta kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia tersebut telah cukup menggambarkan betapa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)merupakan suatu kejahatan yang sudah terjadi hampir di semua daerah dan di tempat-tempat atau kota-kota besar dan pelosok wilayah Indonesia. Jika data tersebut merupakan data yang tercatat tahun 2006, maka saat ini dapat diprediksikan wilayah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin meluas dan terorganisir secara rapi serta merata dengan berbagai modus operandinya.

Faktor penyebab Maraknya terjadi Perdagangan Manusia Di Negara ini,bisa jadi kasus-kasus korupsi para pejabat yang tidak ada matinya di Negara ini.karena jika pejabat Negara korupsi, hakim korupsi, hingga pejabat di semua lini. Maka bangsa ini akan semakin sulit untuk lepas dari belenggu kemiskinan.Dengan banyaknya kasus-kasus korupsi di Negara ini yang menyengsarakan rakyat,Sehingga karena desakan ekonomi,Seseorang itu pun akan menghalalkan segala cara untuk tetap bertahan hidup.hal inilah yang memicu maraknya perdagangan manusia. Karena memang Perdagangan manusia takkan mungkin terjadi tanpa ada korupsi.

Tapi apa boleh buat dinegara ini korupsi itu telah menjadi budaya dikalangan para pejabat kita.alih-alih untuk Mencegah dan mengungkap kasus-kasus perdagangan manusia, setidaknya untuk mengeliminasi praktek-praktek penjualan manusia sangat sulit dilakukan bangsa ini jika kasus-kasus korupsi para pejabat Negara terus terjadi. Pengaturan undang-undang terhadap para pelaku perdagangan manusia yang tidak jelas dan juga Moralitas dan Integritas para penegak hukum kita yang sangat memprihatinkan,

Dari beberapa kasus perdagangan perempuan yang telah diproses di pengadilan berdasarkan laporan Kepolisian Republik Indonesia (Keppres RI) Tahun 2000 tercatat 1.683 kasus  dan diajukan ke pengadilan sebanyak 1.094 kasus dari delapan kota di Indonesia yang cenderung semakin meningkat. Perbedaan atau disparitas sanksi (penjara dan denda) dalam teori hukum pidana (kriminologi) dapat menjadi faktor kriminogen yang perlu diteliti dalam rangka penegakan hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Beberapa modus operandi yang digunakan para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), antara lain, merekrut calon korban melalui TKW/TKI baik dalam maupun luar negeri melalui lembaga-lembaga pengarah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Mereka yang terekrut biasanya ditempatkan pada sebuah pemondokan pada suatu tempat dan umumnya ditempat tertentu (tidak ada komunikasi) secara pisik dengan pihak lain kecuali atas izin perekrut. Fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sudah menjadi kejahatan yang telah memenuhi kategori kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity) atau dapat disebut sebagai extra ordinary crime.

Selanjutnya menurut dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi ini, kejahatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tampaknya sudah dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan atau tergolong sebagai extra ordinary crime dan transnational crime.  Dinyatakan demikian oleh karena kejahatan tersebut sudah bersifat meluas dan sistemik yang dari kondisi realitas di Indonesia telah menjadi perbuatan yang membahayakan tatanan kehidupan dan mengancam sendi-sendi kehidupan. Asumsi ini dapat dikaitkan dengan isi Pasal 9 DUHAM dan substansi Pasal 7 Statuta Roma. Mengacu pada kedua ketentuan hukum Internasional tersebut dapat diketahui bahwa pelaku Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity) atau disebut juga extra ordinary crime dan termasuk sebagai transnational crime.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai extra ordinary crime, teori yang relevan adalah teori kejahatan kemanusiaan (Crime Against Humanity), maka Grand Theory yang dikemukakan oleh Hugo De Groot dan John Locke yang menyatakan bahwa “semua individu dikarunia oleh alam, hak yang inheren dengan atas kehidupan dan kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka dan tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”. Teori ini sangat relevan digunakan mengingat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian yang tidak dilepaskan dari Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan perdagangan orang (trafficking) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan termasuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity).

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) disebutkan pula bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah ”setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan (UU TPPO)”. Kategori ini menunjukkan bahwa unsur utama (bestandel) dalam kejahatan perdagangan orang adalah setiap perbuatan yang pada hakikatnya menyebabkan tereksploitasinya seseorang dalam penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Salah satu wujud kejahatan perdagangan orang adalah perdagangan perempuan. Konsep perdagangan perempuan memuat makna bahwa korban dijadikan sebagai objek perdagangan terutama yang berkaitan dengan eksploitasi seksual yang meliputi segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian ini, pada umumnya hanya berkaitan dengan eksploitasi seksual perempuan meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan pada organ dan bukan organ laki-laki. Dalam kaitan dengan peningkatan kualifikasi tindak pidana perdagangan orang sebagai kejahatan luar biasa, maka unsur eksploitasi manusia sebagai perbuatan mengeksploitasi perempuan merupakan perbuatan yang merusak atau melanggar hak-hak asasi manusia.

Setiap orang dalam konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak dapat menjadi objek perdagangan (objek hukum). Manusia hanya layak sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)merupakan perbuatan yang tergolong kejahatan extra ordinary crime.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur­-unsur penyelenggara negara dan juga kerja sama dengan negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan diberlakunyan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak, dan Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain.

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia. Kejahatan perdagangan orang disebut secara eksplisit dalam Kitab Undang­-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai berikut. Dalam Pasal 297 Kitab Undang­-Undang Hukum Pidana (KUHP)menyatakan bahwa “perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Rumusan pasal ini merupakan kategori normatif oleh undang-undang pidana

PEMECAHAN MASALAH TRAFFICKING !

Ada sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat pelik ini. Menurut laporan Kementerian Koordinator Kesehateraan Rakyat pencegahan trafficking dapat dilakukan melalaui beberapa cara. Pertama, pemetaan masalah perdagangan orang di Indonesia, baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak dan perempuan, termasuk dengan sarana dan prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata. Upaya tersebut juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan internasional, organisasi masyarakat, perseorangan, dan termasuk media massa.

            Sebagai salah satu bentuk implementasi dari cara-cara tersebut, kami mengambil contoh,  langkah yang selama ini baru dilakukan oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Provinsi DIY(contohnya) untuk meminimalisir praktek trafficking adalah dengan mengadakan pelatihan bagi para kepala desa tentang tertib administrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah mengantisipasi praktek pemalsuan identitas yang kian marak terjadi dalam hal pengurusan syarat-syarat TKI. Namun, sayangnya mengapa lembaga perempuan tersebut baru melangkah pada tindakan antisipasi yang sifatnya administratif. Padahal, masih banyak bentuk kegiatan lain yang bisa menyentuh masyarakat secara umum, termasuk kaum perempuan di dalamnya yang rentan dengan trafficking.

            Masyarakat secara umum sangat rawan menjadi korban trafficking apabila tidak mempunyai bekal pengetahuan yang memadai tentang masalah ini. Untuk itulah, kami mengusulkan agar dilakukan kampanye (sosialisasi) secara massif untuk menyebarluaskan informasi tentang apa dan bagaimana praktek trafficking yang harus diwaspadai itu. Upaya sosialisasi ini adalah bagian dari program pendidikan yang mampu memberdayakan para calon TKI. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan secara komprehensif tentang tawaran kerja di mana dan bagaimana konsekuensinya.

            Lebih lanjut, kami bahwa dengan adanya pendidikan (training) tersebut, maka para calon TKI akan merasa aman karena tidak adanya biaya-biaya yang menyusahkan mereka. Umumnya, praktek trafficking bermula dari tindakan tidak bertanggung jawab sejumlah pihak (calo TKI) yang merekrut calon TKI dengan iming-iming tertentu. Tentunya, para calon TKI yang berasal dari pedesaan dan sedang dalam himpitan masalah ekonomi dengan mudahnya menerima tawaran tersebut. Biasanya mereka hanya berpikir bahwa yang penting dapat pekerjaan. Ketika merasa terjepit dalam masalah ekonomi, akhirnya mereka menerima pekerjaan secara asal-asalan. Mereka kurang memerhatikan bagaimana akibatnya kemudian.Ternyata sosialisasi saja tidak cukup. Andi Akbar dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) mengatakan bahwa penanganan masalah trafficking tidak cukup dalam bentuk penyadaran korban maupun pelaku, tetapi harus menembus faktor-faktor penyebabnya. Menurutnya, trafficking dan eksploitasi seks komersial anak antara lain didorong karena faktor kemiskinan, ketidaksetaraan jender, sempitnya lapangan kerja, dan peningkatan konsumerisme. Faktor-faktor seperti inilah yang juga perlu mendapatkan perhatian dan diberantas hingga ke akar-akarnya. Sebab, tanpa memecahkan masalah-masalah semacam itu, upaya penyadaran hanya berfungsi sesaat saja.Kita semua sepakat bahwa pemberantasan masalah trafficking memerlukan adanya penegakan hukum yang tegas, apalagi payung hukum berbentuk UU khusus sudah ada. Tanpa penegakan hukum, pemberatasan masalah ini akan sia-sia saja. Sebab, pelaku trafficking akan semakin leluasa saja. Peningkatan kasus trafficking ternyata tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang ketat. Pasalnya, hanya kurang dari 1 persen kasusnya yang dibawa ke pengadilan, mantan Ketua Panitia Khusus RUU PTPPO, untuk memberi jera pada pelaku perdagangan manusia, UU tersebut meningkatkan sanksi pidana hingga 15 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Semua kasus tindak pidana trafficking diharapkan dapat diproses secara hukum dan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Hukuman selama lima tahun memang dirasa masih kurang. Sehingga, penambahan masa hukuman penjara selama 15 tahun cukup fair mengingat begitu beratnya kasus kejahatan yang diperbuat oleh para pelakunya. Hal ini dimaksudkan agar para pelaku trafficking yang sudah atau belum tertangkap merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum itu.

 

human trafficking

Apa itu yang di maksud “Human trafficking”  ?

Perdagangan manusia adalah perdagangan ilegal manusia untuk tujuan reproduksi perbudakan, eksploitasi seksual komersial, kerja paksa, atau bentuk modern-hari perbudakan. Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak (juga disebut sebagai Protokol Trafiking) diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia pada tahun 2000, dan merupakan perjanjian hukum internasional yang melekat pada Konvensi PBB Kejahatan Terorganisir Transnasional. Protokol Perdagangan adalah satu dari tiga Protokol diadopsi untuk melengkapi Konvensi.

Protokol adalah global pertama, instrumen yang mengikat secara hukum tentang perdagangan di lebih dari setengah abad dan satu-satunya yang menetapkan definisi yang disepakati perdagangan orang. Tujuan dari Protokol ini adalah untuk memfasilitasi konvergensi dalam kerjasama nasional dalam menyelidiki dan menuntut perdagangan orang. Tujuan tambahan dari Protokol adalah untuk melindungi dan membantu korban perdagangan orang dengan menghormati sepenuhnya hak asasi manusia mereka. Protokol Perdagangan mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

Human trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Menurut sebuah survey yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia milik Amerika Serikat, setiap tahunnya diperkirakan 600.000-800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperkirakan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional dan sampai saat ini masih terus berkembang. Sebagian dari orang-orang ini memang sengaja diselundupkan dengan tujuan memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh serta dilakukan melalui jaring kejahatan internasional (transnational crime) yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur Negara perantara maupun langsung.
Daerah-daerah yang memasok terbesar kasus trafficking (perdagangan orang) tersebar di tanah air. Suatu data menyebutkan bahwa sedikitnya 80 persen dari 8000 kasus trafficking sejak tahun 2004 melibatkan korban asal warga Subang, Karawang, Cianjur, dan Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Akibat dari besarnya kasus tersebut, kemungkinan besar Indonesia terancam dicoret dalam daftar Negara yang berhak mendapatkan jatah bantuan kemanusiaan dari PBB.

Trafficking (perdagangan orang) umumnya terjadi pada kasus-kasus pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk itulah, penanganan terhadap masalah trafficking juga perlu mengatasi masalah pengiriman tersebut. Sebab, banyak para calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelengahan mereka kemudian dimanfaatkan secara ekonomi namun tidak bertanggung jawab oleh sejumlah agen, calo, atau jasa pengiriman TKI.