WP Bisa Bayar Pajak dengan Dollar

Dalam rangka  memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan  “Sosialisasi Pembayaran PPh Non Migas dalam Mata Uang Asing”, Selasa(18/6), di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, dalam siaran persnya mengatakan,Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (AS). “Hal itu bisa dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya (KK) atau Wajib Pajak Kontrak Kerja Sama (KKS),” kata Petrus.  

Dia melanjutkan, Wajib Pajak KK dan KKS  yang sejak pendiriannya menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat (US Dollar),wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak  tempat wajib pajak terdaftar paling lambat tiga bulan sejak tanggal pendirian.

Wajib pajak tersebut diatas menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan dan pembayaran pajaknya dengan menggunakan mata uang US Dollar. Demikian juga, dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan DJP apabila ada pemeriksaan terkait WP tersebut, juga akan menggunakan  mata uang US Dollar.

Pembayaran pajak dan pembayaran dalam rangka SKP dengan mata uang US Dollar tersebut dapat dilakukan melalui Bank Persepsi Yang Ditunjuk Menerima Mata Uang Asing (BPMUA), apabila pembayarannya dilakukan dengan metode konversi rupiah dapat dilakukan melalui bank persepsi lainnya

“Pajak penghasilan (PPh) yang dapat dibayar dengan mata uang Dollar Amerika adalah hanya PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPh Final yang dibayar WP sendiri,” ujar Petrus.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengaku belum mengetahui apakah sektor pajak masuk dalam transaksi yang diperbolehkan dengan mata uang asing atau tidak. Menurutnya, dalam UU No. 7 Tahun 2011 terdapat klausul untuk kepentingan tertentu transaksi dalam mata uang asing diperbolehkan.

Ia mengatakan, dalam UU Mata Uang sektor pajak belum masuk sebagai transaksi yang diperbolehkan menggunakan mata uang asing, maka sosialisasi Ditjen Pajak tersebut telah mendahuluinya.

"Kalau misalnya belum ada, berarti Ditjen Pajak mendahului. Bisa saja PP-nya tidak membolehkan. Setelah itu harus dicabut kembali keputusannya," katanya.

Meski begitu, Harry mengakui kebijakan Ditjen Pajak ini menguntungkan Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya wajib pajak yang membayar pajaknya menggunakan mata uang asing, maka supply Dollar AS turut bertambah pula.

"Jadi akan memperbaiki atau menguat nilai tukar rupiah. Itu menurut saya ada bagusnya," pungkasnya.

BI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Meningkat

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan meningkat dari asumsi makro 2013 sebesar 6,3 persen menjadi 6,4 hingga 6,8 persen pada 2014. Hal itu diutarakan oleh Gubernur BI Agus DW Martowardojo saat rapat kerja RAPBN 2014 dengan Komisi XI dan Menteri Keuangan, Kepala Bappenas serta Kepala BPS di Komplek Parlemen di Jakarta, Kamis (20/6).

Menurutnya, bertumbuhnya ekonomi Indonesia pada 2014 tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan global yang ditopang ekonomi Amerika Serikat seiring membaiknya perekonomian China. Sedangkan pada 2013, pertumbuhan ekonomi lebih melambat lantaran dipengaruhi kondisi ekonomi global yang belum prudent.

Selain itu, dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi turut menyumbang melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013. "Namun pertumbuhan ekonomi 2013 tetap bisa 6,3 persen. Untuk mencapai asumsi itu kinerja ekspor harus terus didorong untuk memperluas pasar," ujar Agus.

Target pertumbuhan ekonomi ini diambil, tambah Menteri Keuangan Chatib Basri, lantaran ada potensi perbaikan pertumbuhan ekonomi global yang nantinya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Target pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi berbeda dengan target BI.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2014 mencapai 6,4 persen hingga 6,9 persen. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan ekonomi global yang pada 2013 sebesar 3,3 persen membaik menjadi empat persen hingga lima persen.

Ia sadar, meski belum berada di angka aman, tapi setidaknya akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi nasional. "Kalau normal itu enam persen. Bahkan, akan ada harapan juga ekspor di 2014 akan lebih baik dibandingkan pada 2013, dengan didukung perbaikan perekonomian dunia," ujarnya.

Untuk target Surat Berharga Negara (SBN), Chatib mengatakan, pada 2014 pemerintah mematok pada level 4,5 persen hingga 5,5 persen. Berbagai upaya akan dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan kepada masyarakat sehingga inflasi kembali ke angka normal 4,5±1 persen.

Anggota Komisi XI DPR Sadar Subagyo mengkritik berbedanya angka yang dirilis BI dengan Kemenkeu terkait target pertumbuhan ekonomi. Ia menilai, perbedaan ini mengindikasikan terdapatnya persaingan antara BI dengan Kementerian Keuangan. "Sepertinya ada persaingan antara Lapangan Banteng (Kemenkeu, red) dengan Thamrin (BI, red). Harusnya satu angka," ujar politisi dari Partai Gerindra ini.

Namun, hal berbeda diungkapkan Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng. Ia menilai, perbedaan tersebut memang diperlukan. Karena dengan adanya perbedaan, mencerminkan bahwa BI memiliki pendapat tersendiri mengenai pertumbuhan ekonomi. "Yang benar malah enggak boleh sama. BI harus punya stand alone sendiri, jadi kita lihat keadaan ekonomi itu lebih jernih," ujarnya.

Nilai Tukar

Dalam kesempatan yang sama, BI juga memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) pada 2014. Menurutnya, pada tahun depan nilai tukar rupiah akan berada di kisaran Rp9500 hingga Rp9700 per dollar AS. "Kami memperkirakan nilai tukar rupiah pada 2014 akan berada di kisaran Rp9500-Rp9700 per dollar AS," kata Agus.

Menurutnya, menguatnya rupiah ini lantaran dipengaruhi dengan neraca perdagangan Indonesia yang diperkirakan akan lebih baik dibandingkan 2013. Sedangkan untuk transaksi modal dan finansial, pada 2014 diperkirakan akan tetap mencatat surplus, seiring prospek perekonomian domestik yang juga kuat.

Selain itu, menguatnya rupiah pada 2014 juga karena ditopang oleh proyeksi neraca pembayaran yang akan membaik pada semester II 2013 lantaran pengaruh positif kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Atas dasar itu pula, berbagai pendalaman pasar valas akan terus dilaksanakan BI sehingga berkontribusi positif pada pergerakan nilai tukar tahun 2014.

Regulasi Jadi Kunci Optimalisasi Investasi Migas

Saat ini tren eksplorasi minyak dan gas bumi (migas) mulai mengarah ke wilayah Indonesia bagian timur. Data membuktikan bahwa potensi minyak di wilayah tersebut tak kalah dengan Indonesia bagian barat. Sayangnya, migas di Indonesia bagian timur belum bisa dieksplorasi secara maksimal hingga saat ini. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah regulasi yang belum ramah terhadap investasi.

“Wilayah timur itu high potential," kata Vice President PT Samudera Energi, Karsani Aulia, dalam seminar bertajuk "Peran Konsep Geosains untuk Penemuan Cadangan Minyak dan Gas Bumi", di Jakarta, Kamis (20/6).

Karsani mengakui bahwa ketertarikan investor untuk menanamkan modal di wilayah Indonesia timur dipengaruhi oleh regulasi. Menurutnya, regulasi yang mengatur investasi migas di Indonesia timur harus bersifat khusus karena kondisi yang berbeda dengan wilayah Indonesia bagian barat.

"Ya karena geologi beda, Indonesa barat lapangan minyaknya sudah ditemukan sejak zaman Belanda, sedangkanIndonesia timur belum dan infrastuktur itu kan gak ada, ongkosnya besar. Kalau di Indonesia barat sudah tingal pakai, kalau di timur harus bikin LNG dulu, harus investment lagi," papar Karsani.

Regulasi yang dinilai para pengusaha untuk segera dituntaskan adalah mengenai kepastian hukum. Menurut Karsani, cepatnya proses pengurusan berbagai perizinan bisa menjadi kunci optimalisasi investasi migas di Indonesia tak hanya di wilayah timur.

Ia mengeluhkan bahwa selama ini proses pengurusan berbagai izin di negeri ini sangat lama.Di negara lain, hanya membutuhkan waktusatu bulan, sedangkan di Indonesia membutuhkan satu tahun untuk mengurus izin. Selain itu, salah satu hal khusus yang perlu diatur oleh pemerintah terhadap wilayah timur adalah mengenai pembagian yang sangat menarik.

“Pengusaha sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi wilayah timur sehingga ada pembagian yang menarik. Misalnya, kalau di Malaysia, deepwater tidak ada tax, pembagiannya 60 persen perusahaan dan 40 persen operator. Harus ada regulasi khusus untuk merangsang Indonesia bagian timur, itu yang kita perlukan," pungkasnya.

Di sisi lain, pemerintah mengklaim telah membuat sejumlah kebijakan untuk mendorong penanaman modal sektor migas di wilayah timur termasuk percepatan penemuan cadangan migas baru. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Edy Hermantoro, mengatakan pemerintah telah melakukan penawaran wilayah kerja melalui penawaran langsung (Direct Offer) sebagai salah satu upaya menarik investor.

"Dari seluruh hasil yang dicermati, kami tidak enggan untuk sharing risk dengan investor dengan cara mengeluarkan uang untuk survei seismik," ujarnya.

Adapun untuk kebijakan fiskal, pihaknya sudah membicarakan pemberian tax holiday bagi investor kepada Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Selain itu,ada pembebasan bea masuk untuk eksplorasi di masa eksplorasi.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo sependapat agar segera dilakukan pengembangan kawasan Indonesia timur. Menurutnya, hal itu penting terkait dengan semakin menipisnya produksi migas di Indonesia bagian barat.

“Saat ini pemerintah akan memberi kemudahan dan insentif untuk mendorong investasi di wilayah timur,” katanya. 

Terkait dengan upaya mendorong investasi dalam sektor migas di wilayah timur, pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Papua New Guinea (PNG). Usai pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Papua Nugini, Peter Charles Paire O`Neil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik menandatangani perjanjian kerjasama dengan Minister for Foreign Affairs and Immigration PNG, Hon. Rimbink Pato dan Minister for Mining, Hon. Byron Chan, Senin (17/6).

Beberapa hal yang dikerjasamakan sebagai tindak lanjut MoU antara lain dalam unitisasi maupun operasionalnya apabila ditemukan sejumlah cadangan migas di perbatasan. Saat ini ada 1 (satu) PSC (existing Warim) dan 3 (tiga) Joint Study yang rencananya akan dibuka 2014. Kemudahan dalam pemberian izin apabila diperlukan trasspassing survey seismik dari Indonesia ke PNG dan sharing/exchange data baik subsurface dan surface.

Alasan Indonesia Tak Tandatangani Traktat Perdagangan Senjata

Hector Timerman, mungkin akan dicatat dalam sejarah perjalanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena Menteri Luar Negeri Argentina ini menjadi pejabat negara berkembang yang membubuhkan tanda tangan menyetujui Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT), Senin (3/6).

Sikap delegasi Argentina berbeda dengan delegasi Indonesia. Saat Majelis Umum PBB menggelar voting untuk menyeujui rancangan traktat, 2 April 2013, Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang abstain.

Saat berkesempatan hadir dalam sebuah pertemuan yang dihadiri wakil kementerian dan akademisi Indonesia, Rabu (19/6), Regional Legal Adviser International Committee of the Red Cross (ICRC), Christoper B Harland menyatakan menghargai sikap itu. “Traktat ini ditujukan untuk menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” paparnya.

Dia melanjutkan, senjata adalah buatan manusia yang digunakan untuk melukai manusia. Akibatnya, penggunaan senjata menjadikan penderitaan manusia, terutama di daerah konflik. Apalagi, 80 persen senjata otomoatis ringan maupun senjata api yang digunakan di daerah konflik berasal dari pasar gelap. Terkait perjanjian ini, ICRC berkomitmen bersama negara dan organisasi kemanusiaan, agar ATT diterapkan.

ATT berlaku untuk semua senjata konvensional dalam tujuh kategori. Yaitu, kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan senjata kecil dan senjata ringan.

ATT mencakup ekspor, impor, transit, trans-shipment dan broker. Tapi, ATT tidak berlaku bagi senjata konvensional yang digunakan pasukan internasional, asalkan kepemilikan senjata tetap di negara peserta.

“Penderitaan tersebut harus ditekan dengan mengendalikan perdagangan senjata,” imbuh Christoper.

Christoper menguraikan kewajiban negara untuk tidak memberikan izin transfer senjata konvensional dengan tiga syarat, seperti tertuang dalam Paal 6 ATT. Yaitu, jika melanggar kewajiban negara peserta berdasarkan langkah-langkah yang disetujui Dewan Keamanan PBB. Khususnya embargo senjata.

Kedua, jika transfer senjata akan melanggar kewajiban yang relevan menurut perjanjian internasional. Semisal transfer senjata negara peserta terjadi dalam perdagangan gelap. Ketiga, jika transfer diketahui negara peserta diketahui ddigunakan pembeli untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, menyerang penduduk sipil atau objek sipil yang dilindungi, atau kejahatan perang lain seperti definisi perjanjian internasional.

Kemudian, pada Pasal 7 ATT, tertulis kewajiban negara peserta tak memberikan izin ekspor senjata jika akan bekontribusi atau merusak perdamaian dan keamaan. Atau ekspor senjata yang dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia.

Terkait pembelian senjata, diatur dalam Pasal 8 ATT. Juga kewajiban negara peserta untuk mengatur proses perdagangan senjata melalui jasa perantara atau broker. Yang mengharuskan broker untuk mendaftar atau mendapatkan izin tertulis sebelum melakukan kegiatan.

Salah satu anggota delegasi Indonesia dalam pembahasan traktat itu, Daniel TS Simanjuntak menyatakan pemerintah mendukung adanya aturan perdagangan senjata. Terutama mengurangi perdagangan senjata secara tidak sah. “Sepanjang seimbang, transparan dan nondiskriminasi,” paparnya dalam pertemuan yang sama dengan ICRC.

Karena itu, Indonesia bersikap abstain dalam sidang Majelis Umum PBB guna mengesahkan rancangan ATT. Pertimbangan sikap Indonesia dikarenakan jika ikut menyeujui ATT, maka sama saja dengan membangkang Pasal 43 ayat (5) huruf d UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, karena Pasal 6 ayat (1) ATT, memuat klausul embargo senjata.

(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

Selain itu, ATT dinilai tidak adil karena tidak memuat kepentingan negara importir. Lalu tidak jelas mengenai pembelian senjata guna memerangi kelompok separatis atau untuk melindungi batas kedaulatan territorial. Kemudian, cakupan ATT terlalu luas, karena tak hanya meliputi tujuh jenis senjata konvensional (7+1), tapi mencakup amunisi dan komponen.

Parameter pelanggaran hukum humaniter dan HAM dititikberatkan pada penilaian negara eksportir jika hal ini dibawa ke pengadilan. “Seharusnya ada panel independen jika ada masalah sampai ke tahap pengadilan,” imbuh Daniel.

Sikap abstain Indonesia juga disebabkan karena ATT, imbuh Daniel, tidak mengatur tegas pelarangan jika senjata dimiliki dan digunakan secara melawan hukum. 

Hector Timerman, mungkin akan dicatat dalam sejarah perjalanan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Karena Menteri Luar Negeri Argentina ini menjadi pejabat negara berkembang yang membubuhkan tanda tangan menyetujui Traktat Perdagangan Senjata (Arms Trade Treaty/ATT), Senin (3/6).

Sikap delegasi Argentina berbeda dengan delegasi Indonesia. Saat Majelis Umum PBB menggelar voting untuk menyeujui rancangan traktat, 2 April 2013, Indonesia menjadi satu dari sekian negara yang abstain.

Saat berkesempatan hadir dalam sebuah pertemuan yang dihadiri wakil kementerian dan akademisi Indonesia, Rabu (19/6), Regional Legal Adviser International Committee of the Red Cross (ICRC), Christoper B Harland menyatakan menghargai sikap itu. “Traktat ini ditujukan untuk menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” paparnya.

Dia melanjutkan, senjata adalah buatan manusia yang digunakan untuk melukai manusia. Akibatnya, penggunaan senjata menjadikan penderitaan manusia, terutama di daerah konflik. Apalagi, 80 persen senjata otomoatis ringan maupun senjata api yang digunakan di daerah konflik berasal dari pasar gelap. Terkait perjanjian ini, ICRC berkomitmen bersama negara dan organisasi kemanusiaan, agar ATT diterapkan.

ATT berlaku untuk semua senjata konvensional dalam tujuh kategori. Yaitu, kategori tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter tempur, kapal perang, rudal dan peluncur rudal, dan senjata kecil dan senjata ringan.

ATT mencakup ekspor, impor, transit, trans-shipment dan broker. Tapi, ATT tidak berlaku bagi senjata konvensional yang digunakan pasukan internasional, asalkan kepemilikan senjata tetap di negara peserta.

“Penderitaan tersebut harus ditekan dengan mengendalikan perdagangan senjata,” imbuh Christoper.

Christoper menguraikan kewajiban negara untuk tidak memberikan izin transfer senjata konvensional dengan tiga syarat, seperti tertuang dalam Paal 6 ATT. Yaitu, jika melanggar kewajiban negara peserta berdasarkan langkah-langkah yang disetujui Dewan Keamanan PBB. Khususnya embargo senjata.

Kedua, jika transfer senjata akan melanggar kewajiban yang relevan menurut perjanjian internasional. Semisal transfer senjata negara peserta terjadi dalam perdagangan gelap. Ketiga, jika transfer diketahui negara peserta diketahui ddigunakan pembeli untuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, menyerang penduduk sipil atau objek sipil yang dilindungi, atau kejahatan perang lain seperti definisi perjanjian internasional.

Kemudian, pada Pasal 7 ATT, tertulis kewajiban negara peserta tak memberikan izin ekspor senjata jika akan bekontribusi atau merusak perdamaian dan keamaan. Atau ekspor senjata yang dapat digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, hukum hak asasi manusia.

Terkait pembelian senjata, diatur dalam Pasal 8 ATT. Juga kewajiban negara peserta untuk mengatur proses perdagangan senjata melalui jasa perantara atau broker. Yang mengharuskan broker untuk mendaftar atau mendapatkan izin tertulis sebelum melakukan kegiatan.

Salah satu anggota delegasi Indonesia dalam pembahasan traktat itu, Daniel TS Simanjuntak menyatakan pemerintah mendukung adanya aturan perdagangan senjata. Terutama mengurangi perdagangan senjata secara tidak sah. “Sepanjang seimbang, transparan dan nondiskriminasi,” paparnya dalam pertemuan yang sama dengan ICRC.

Karena itu, Indonesia bersikap abstain dalam sidang Majelis Umum PBB guna mengesahkan rancangan ATT. Pertimbangan sikap Indonesia dikarenakan jika ikut menyeujui ATT, maka sama saja dengan membangkang Pasal 43 ayat (5) huruf d UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, karena Pasal 6 ayat (1) ATT, memuat klausul embargo senjata.

(5) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan produk luar negeri sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan penggunaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

Selain itu, ATT dinilai tidak adil karena tidak memuat kepentingan negara importir. Lalu tidak jelas mengenai pembelian senjata guna memerangi kelompok separatis atau untuk melindungi batas kedaulatan territorial. Kemudian, cakupan ATT terlalu luas, karena tak hanya meliputi tujuh jenis senjata konvensional (7+1), tapi mencakup amunisi dan komponen.

Parameter pelanggaran hukum humaniter dan HAM dititikberatkan pada penilaian negara eksportir jika hal ini dibawa ke pengadilan. “Seharusnya ada panel independen jika ada masalah sampai ke tahap pengadilan,” imbuh Daniel.

Sikap abstain Indonesia juga disebabkan karena ATT, imbuh Daniel, tidak mengatur tegas pelarangan jika senjata dimiliki dan digunakan secara melawan hukum. 

Hakim Harusnya Pertimbangkan Bukti Forensik

Pertimbangan hakim yang mengabaikan bukti forensik dalam kasus pembunuhan Dirut PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen yang menjerat mantan Ketua KPK Antasari Azhar dinilai sebagai hal yang tidak wajar. Sebab, bukti forensik merupakan alat bukti otentik untuk membuktikan sebuah perkara.

“Itu adalah bukti kuat sebagai alat bukti dalam persidangan. Seharusnya hakim tidak bisa mengabaikan alat bukti forensik yang sudah pernah disampaikan,” ujar Pakar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting saat memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan uji materi Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan Antasari Azhar Dkk di Gedung MK, Kamis (20/6).

Menurut Jamin bukti forensik dapat menjadi faktor penentu apakah seseorang dinyatakan bersalah atau tidak alias dibebaskan. “Itu sebagai bukti yang mengarah pada syarat putusan bebas,” katanya.

Bahkan, lanjut Jamin, seseorang yang didakwa membunuh tetapi ternyata korban dinyatakan sudah mati terlebih dulu sebelum dibunuh berdasarkan bukti forensik. Karenanya, terdakwa bisa mengajukan bukti forensik itu sebagai novum (bukti baru), meski belum pernah dijadikan pertimbangan.

Namun, Jamin mengakui terdapat dilema dalam sistem hukum di Indonesia, yakni hakim dapat memutus perkara dengan menggunakan dua alat bukti yang sah. Sedangkan terkait dengan bukti forensik, terpidana dapat mengajukan upaya hukum lanjutan jika alat bukti diabaikan oleh hakim.

“Memang terpidana bisa mengajukan upaya hukum terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan hakim,” terang Jamin. 

Dalam persidangan yang dipimpin M. Akil Mochtar, Antasari juga menghadirkan seorang mantan tahanan politik, Muchtar Pakpahan yang menceritakan pengalamannya atas kejanggalan proses hukum yang dialaminya.

“Saya pernah disidangkan dalam kasus unjuk rasa buruh di Medan. Oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan saya divonis 3 tahun penjara, kemudian saya mengajukan banding, ditolak dan vonis diperberat menjadi 4 tahun. Di kasasi, saya dibebaskan oleh MA,” tutur Muchtar.

Namun, lanjut Muchtar, atas putusan kasasi itu jaksa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan dikabulkan oleh MA. Sehingga, dia kembali dihukum 4 tahun penjara. Muchtar menilai proses peradilan itu penuh kejanggalan. Sebab, PK merupakan hak yang diberikan oleh KUHAP kepada terpidana atau ahli warisnya.

“Jaksa seharusnya tidak berhak mengajukan PK, karena itu merupakan hak terpidana,” kata Mukhtar.

Menurut Mukhtar terdapat kelemahan dalam KUHAP terutama terkait dengan pengajuan PK yang hanya dibatasi satu kali. Jika terpidana memiliki bukti baru, sementara dia sudah pernah PK, tertutup baginya untuk memperoleh keadilan melalui PK kedua kalinya.

“Seharusnya PK tidak boleh dibatasi jika memang ditemukan adanya bukti baru (novum). Mestinya kapan saja bukti ditemukan, terbukalah kesempatan bagi terpidana untuk mengajukan PK,” katanya. pungkas dia.

MK tolak dua saksi
Salah seorang pemohon Boyamin Saiman mengatakan akan menghadirkan mantan Kabareskrim Susno Duadji, dan mantan jaksa Cirus Sinaga. Susno kini mendekam di Lapas Kelas IIA Pondok Rajeg, Cibinong selama 3,5 tahun dalam kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Sementara Cirus Sinaga dihukum penjara selama 5 tahun karena terbukti merekayasa pasal untuk Gayus Tambunan.

”Kalau mungkin diizinkan dengan kewenangan Mahkamah, kami akan mengajukan saksi yang sedang dalam penjara adalah Susno Duadji dan Cirus Sinaga,” Boyamin.

Menurut Boyamin, pihak Lapas telah menyatakan bersedia mendatangkan kedua saksi itu. Namun mereka masih menunggu surat panggilan dari MK. “Dua orang ini sangat ingin sekali hadir dalam persidangan ini,” kata Boyamin.

Sementara itu, Antasari mengatakan pihaknya memiliki kepentingan menghadirkan Cirus dalam persidangan karena pada saat penyelidikan Cirus tidak memberi petunjuk kepada penyidik agar memeriksa ahli IT.

“Kami punya kepentingan karena Cirus yang menangani perkara ini. Yang ingin saya tanyakan ke Cirus adalah mengapa pada saat penyelidikan tidak diterbitkan P-19 yang memberi petunjuk kepada penyidik agar penyidik memeriksa juga ahli IT terhadap sangkaan saya mengancam itu, sehingga tidak panjang begini urusannya,” tegas Antasari.

Selain dua saksi, Antasari juga menyampaikan dokumen tambahan berupa putusan Peninjauan Kembali Jonny Abbas dalam kasus penyelundupan 30 kontainer Blackberry, serta putusan praperadilan Antasari terhadap Mabes Polri, dan laporan dugaan dua saksi palsu ke Mabes Polri.

Atas permintaan pemeriksaan kedua saksi itu, majelis MK menolaknya. Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar menyarankan agar Antasari sebaiknya lebih banyak menghadirkan ahli daripada saksi. Hal ini diperlukan untuk memperkuat dalil permohonan bahwa PK perlu dilakukan lebih dari sekali.

“Saksi itu tidak perlu banyak dalam pengujian undang-undang. Saksi itu kan hanya mengantar apa yang sebenarnya ingin Anda lakukan, itu sudah kita tangkap. Maka pendapat ahli seharusnya lebih banyak. Kalau masih memanggil ahli kita beri kesempatan,” kata Akil.

Antasari bersama Andi Syamsuddin Iskandar, dan Boyamin Saiman menguji Pasal 268 ayat (3) KUHAP untuk mengungkap dan mencari pelaku pembunuh Nasrudin sesungguhnya. Soalnya, pihak keluarga Nasrudin belum yakin Antasari adalah otak pembunuhan Nasrudin. Lewat pengujian pasal itu, mereka berharap MK dapat memberi tafsir bersyarat agar ketentuan PK dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang ditemukan novum dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sehingga Antasari bisa mengajukan PK kedua. 

tindak pidana dalam korporasi

1. Korporasi

            Kata korporasi secara etimologis dikenal dari beberapa bahasa, yaitu Belanda dengan istilah corporatie, Inggris dengan istilah corporation, Jerman dengan istilah Korporation, dan bahasa latin dengan istilah corporatio (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 12).

            Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat  diberi arti sempit maupun arti luas. Menurut arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam arti luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

 Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya hukum perdatalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan figur hukum. Demikian juga halnya dengan matinya korporasi itu diakui oleh hukum.

Keberadaan suatu korporasi sebagai badan hukum tidak lahir begitu saja. Artinya korporasi sebagai suatu badan hukum bukan ada dengan sendirinya, akan tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu pendiri atau pendiri-pendirinya yang diakui menurut hukum perdata memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau natural person dan badan hukum atau legal person.

Seperti halnya dalam hal matinya suatu korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dinyatakan mati apabila dinyatakan mati oleh hukum perdata, yaitu tidak ada lagi keberadaan atau eksistensinya (berakhir) sehingga karena tidak ada lagi, maka dengan demikian korporasi tersebut tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum atau dalam istilah hukumnya dikatakan bahwa korporasi tersebut mati atau bubar.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti luas. Korporasi menurut hukum pidana indonesia tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau natural person) dan badan hukum (legal person).

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan pengertian korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (legal person). Namun dalam hukum pidana pengertian korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap juga termasuk korporasi. Selain itu yang juga dimaksud sebagai korporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut.

Beberapa pengertian lain tentang korporasi yang dapat penulis kemukakan di sisni, antara lain seperti pendapat yang disampaikan oleh Andi  Zainal Abidin Farid (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 14) yang mengemukakan bahwa “Korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh unit hukum, yang diberikan peribadi hukum untuk tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Subekti dan Tjitrosudiro (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 14) mengatakan bahwa “Yang dimaksud dengan korporasi (corporatie) adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum”.

Senada dengan pendapat tersebut di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Utrech dan M. Soleh Djindang (Edi Yunara, 2005 ;10), yang mengemukakan :

Korporasi adalah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri sebagai suatu personafikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Sedangkan Rudi Prasetyo (Andi Abu Ayyub Saleh, tanpa tahun (9) : 7) menyatakan :

Kata korporasi sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut rechtspersoon, atau dalam bahasa Inggris disebut legal entities atau corporation.

Wirjono Prodjodikoro (Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991 : 15), sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan korporasi menyatakan :

Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Kemudian, Chaidir Ali (Arief Amrullah, 2006 : 202) dengan definisinya mengenai korporasi, menulis sebagai berikut :

Hukum memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang serta dapat dipertanggunggugatkan. Namun demikian, badan hukum (korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi, orang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas nama pertangunggugatan korporasi.

Satjipto Rahardjo (Dwidja Priyatno, 2004 : 13) mengenai korporasi, menyatakan :

Korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari “corpus”, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur “animus” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Sementara itu korporasi dari perspektif hukum pidana menurut Andi Abu Ayyub Saleh (tanpa tahun (4) : 8), menyatakan :

Persoalan yang dibahas dalam sudut pandang hukum pidana (hukum pidana materiel) lebih pada perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai perbuatan dapat dihukum dan unsur-unsur apa yang harus dipenuhi sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana serta sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi tersebut.

Dari beberapa pengertian tentang korporasi tersebut di atas dapat disimpulkan betapa luasnya batasan pengertian tentang korporasi tersebut, yang mana dapat lebih luas dari sekedar pengertian badan hukum itu sendiri. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dinyatakan bahwa pengertian korporasi itu adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2.  Tindak Pidana Korporasi

Tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang bersifat organisatoris. Begitu luasnya, penyebaran tanggung jawab serta struktur hirarkis dari korporasi besar dapat membantu berkembangnya kondisi-kondisi kondusif bagi tindak pidana korporasi. Anatomi tindak pidana yang sangat kompleks dan penyebaran tanggung jawab yang sangat luas demikian bermuara pada motif-motif yang bersifat ekonomis, yaitu tercermin pada tujuan korporasi (organizational goal) dan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan berbagai pihak.

Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono Reksodiputro (Yusuf Sofie, 2002 : 45) adalah :

. . .konsepsi kejahatan korporasi hanya ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan  oleh big business dan jangan dikaitkan dengan kejahan oleh small scale business(seperti : penipuan yang dilakukan oleh warung atau toko dilingkungan

pemukiman kita atau oleh bengkel reparasi kendaraan bermotor dan sebagainya).

Sementara itu menurut Marshall B. Clinard dan Petter C Yeager (Setiyono, 2005 : 20) “tindak pidana korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara, entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana.”

Dalam pengertian yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Box (Muladi, 2002 : 144) sebagai berikut :

Kejahatan korporasi adalah kejahatan, terlepas dari apakah yang hanya diancam hukuman di bawah badan administratif, atau apakah hanya sekedar melanggar hak-hak sipil. . .mungkin menjadi pertanyaan mengapa banyak kejahatan korporasi ditangani badab-badan administratif bukan pengadilan pidana. Tetapi itu tidak menjastifikasi pengecualian tindakan-tindakan korporasi yang diatur oleh badan-badan administratif dari kajian kejahatan korporasi