Jumat, 04 Maret 2016

Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Kepailitan dalam Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Pailit adalah suatu bentuk usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi para kreditor secara adil dan tertib. Tujuannya agar semua kreditor mendapat pembayaran seimbang mengenai besar kecilnya piutang. Dengan demikian, kreditor tidak akan berebutan dan tidak akan terjadi pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan sebagai berikut:
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.

Pernyataan Pailit dalam Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila perusahaan tersebut berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya, karena sudah tidak mampu lagi atau karena tidak ingin lagi membayar utang-utangnya.
Suatu perusahaan (debitur) dapat dinyatakan pailit sebagai berikut:
  • Permohonan debitur sendiri
  • Permohonan satu atau lebih krediturnya
  • Pailit harus dengan keputusan pengadilan
  • Pailit bisa permintaan kejaksaan untuk kepentingan umum, pengadilan wajib memanggil debitur
  • Bila debiturnya bank, maka permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia
  • Bila debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pailit hanya bisa diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
  • Bila debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya bisa diajukan oleh Menteri Keuangan.
Hukum-Perusahaan-dan-Kepailitan
Hukum Perusahaan dan Kepailitan

Tata Cara dalam Hukum Perusahaan dan Kepailitan
Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum perusahaan, maka putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum perusahaan tersebut, yang merupakan juga kantor pusat perseroan, termuat dalam anggaran dasar perusahaan
Cara pengajuan permohonan pernyataan pailit setelah menemukan pengadilan yang berwenang adalah:
  1. Pihak yang mengajukan adalah pihak yang berwenang, yaitu diajukan oleh direksi dalam hal perusahaan tersebut yang mengajukan kepailitan berdasarkan ketentuan RUPS
  2. Permohonan pernyataan pailit tersebut harus diajukan oleh seorang penasehat hukum yang memiliki izin praktik
  3. Permohonan pernyataan pailit diajukan ke pengadilan melalui panitera
  4. Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor atau kejaksaan, maka pengadilan wajib memanggil perusahaan tersebut, pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera.
Demikianlah sehingga hukum perusahaan dan kepailitan memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain. Jika anda membutuhkan referensi mengenai hukum perusahaan, anda juga dapat membaca artikel yang membahas mengenai hukum perusahaan perseroan terbatas yang telah kami posting sebelumnya dengan judul Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas. Demikian uraian singkat mengenai hukum perusahaan dan kepailitan ini dibuat, semoga artikel mengenai hukum perusahaan dan kepailitan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar