Minggu, 21 April 2013

Stok Solar 4 Hari, Habis Dalam 6 Jam


Kelangkaan solar di Medan sejak pertengahan Maret lalu masih berlangsung hingga kemarin. Hal ini terlihat masih kosongnya solar di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Medan.
ANTRE: Sejumlah kenderaan bermotor mengantre  SPBU Jalan Merak Jingga Medan, Selasa (17/4). //aminoer rasyid/SUMUT POS
AMINOER RASYID/SUMUT POS
ANTRE: Sejumlah kenderaan bermotor mengantre di SPBU Jalan Merak Jingga Medan, Selasa (17/4).
Menurut pantauan Sumut Pos sebagian besar SPBU di Medan seperti SPBU di Jalan Sisingamangaraja Medan, SPBU di Jalan Brigjen Katamso, dan SPBU di Gatot Subroto serta beberapa SPBU lainnya di Medan kehabisan stok solar subsidi.
Riki, penanggungjawab SPBU nomor 14.201.147 Jalan Tritura Medan mengatakan kalau solar subsidi di SPBU tempat dia bekerja hari ini kehabisan solar. Hal  ini sudah berlangsung sejak 2 hari dan akan mendapat pasokan solar lagi dari Pertamina pada hari ini, Kamis.
“Kosongnya solar di sini sudah dua hari. Senin kemarin sudah masuk dari Pertamina sebanyak 16 ribu liter, tetapi langsung diserbu oleh pembeli dari sebagian besar truk. Alhasil solar hanya bertahan 6 jam, padahal jatah itu untuk 4 hari,” tuturnya.
Lebih lanjut Riki mengatakan memang sejak 1 Maret lalu pembatasasan solar subsidi memang dilakukan di SPBU-nya. Pembatasan berupa pengurangan kuota solar subsidi yang biasanya dapat dipesan kapan saja kini menjadi hanya dua tangki per pekan.
Asisten Customer Relation PT Pertamina Wilayah Sumatera Bagian Utara, Sonny Mirath saat disambangi di kantornya Jalan Yos Sudarso Medan, mengatakan situasi kelangkaan solar di Sumut telah overkuota sekitar 4 persen.
“Kondisi kelangkaan solar di kota kan disebabkan truk yang dilarang menggunakan solar bersubsidi masuk ke kota (Medan). Hal ini dikarenakan kosongnya solar di Jalinsum (jalan lintas Sumatera). Makanya, untuk jangka pendek masalah ini kita atasi supaya solar di kota aman sesuai kuotanya bagi masyarakat yang berhak menggunakan,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan diminta untuk fokus mengawasi distribusi solar bersubsidi khusus nelayan di Belawan. Hal itu ditekankan Ketua Komisi C DPRD Medan, A Hie guna mengantisipasi penyimpangan pendistribusian solar nelayan di tengah terjadinya kelangkaan.
“Distanla harus awasi penyaluran solar bersubsidi ke nelayan. Apabila tidak diawasi dikhawatirkan penyaluran solar ke nelayan akan terganggu dan dampaknya nelayan mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan solar bersubsidi,” tegas A Hie.
Tak hanya Distanla, pertamina maupun rekananya PT AKR harus betul-betul memantau distribusi solar dari SPDN atau SPBN selaku penyalur ke nelayan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan peruntukan. “Kita khawatir tidak tersalurkannya distribusi solar ke nelayan akibat penyelewengan ke tempat lain. Dan itu bisa saja terjadi karena di Belawan itu banyak pabrik-pabrik besar. Jadi, bisa saja jatah nelayan itu dilarikan kesana, sehingga cost nelayan untuk mendapatkannya menjadi lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Medan, Abdur Rahman mengatakan, jumlah kapal ikan nelayan kecil di pesisir utara Kota Medan mencapai lebih dari 500 unit, yang tersebar di tiga kecamatan yakni Medan Marelan, Medan Labuhan dan Belawan.
“Untuk saat ini memang belum ada laporan diterima HNSI soal kelangkaan solar. Begitupun kita minta pihak terkait supaya mengawasi dan menindak tegas setiap pihak penyalur solar nelayan yang terbukti melakukan penyalahgunaan peruntukan,” kata dia.
Pembatasan Subsidi BBM tanpa BLT
Sementara itu tekad pemerintah mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) lewat dua harga premium sudah bulat. Rencananya, nanti akan ada pembedaan SPBU yang menjual BBM bersubsidi penuh bagi masyarakat miskin dan bersubsidi sebagian bagi golongan mampu. Jika tidak ada halangan, keputusan final pengurangan subsidi BBM akan diumumkan akhir bulan ini.
“Subsidi penuh tetap diberikan kepada masyarakat tidak mampu, angkutan umum, nelayan, dan sebagainya. Sedangkan masyarakat yang dikategorikan mampu subsidinya dikurangi, bukan dicabut,” ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa setelah rapat terbatas bidang perekonomian di Kantor Presiden kemarin (17/4).
Hatta menekankan, subsidi bagi masyarakat mampu tidak bisa langsung dicabut karena ada beberapa pertimbangan. Di antaranya, tidak semua mobil pelat hitam dimiliki kalangan menengah atas. “Misalnya ada yang baru jual motor dan beli mobil agak tua. Pertimbangan-pertimbangan itu kita pikirkan,” jelas Hatta.
Soal harga, ketua Umum PAN itu mengatakan pemerintah belum bisa menyebutkan. Namun, dia tidak membantah kemungkinan besar harga bensin yang tidak disubsidi penuh mencapai Rp 6.500 per liter. “Bisa segitu (Rp 6500). Ada usul sedikit lebih tinggi dari itu, tapi kira-kira Rp 6.500 lebih baik,” ujarnya.
Meski begitu, dia tidak memungkiri pengurangan subsidi bakal berimbas pada inflasi. Namun, pemerintah tetap tak membahas kompensasi bagi masyarakat miskin. “Tentu ada inflasi, tapi kita kendalikan. Yang jelas tidak ada BLT (Bantuan Langsung Tunai),” imbuh dia.
Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) keberatan dengan usul harga premium lebih tinggi, yakni Rp9.500 per liter. Presiden juga menolak jika harga BBM tidak dinaikkan sama sekali. “Sebenarnya harga keekonomian Rp9.500. Kalau Rp6.500, berarti subsidinya Rp3.000. Jadi kelompok menengah atas masih disubsidi Rp3.000,” urai Jero.
Karena harga berbeda, tambah dia, maka akan ada pembedaan SPBU. Nanti ada pompa bensin yang menjual Rp4.500 per liter untuk motor dan angkot pelat kuning. Di sisi lain, ada pula SPBU yang menjual premium Rp6.500 untuk pelat hitam. “Jadi tidak dalam satu SPBU,” lanjutnya.
Jero memastikan para pengusaha SPBU sudah bersedia dengan skema pembagian tersebut. “Pemerintah melibatkan Hiswana Migas. Kalau nanti margin mereka tidak cocok, kita akan tambah,” tutur politikus Partai Demokrat itu.
Soal persentase pembagian SPBU, Hatta menyatakan pemerintah telah memetakan hal tersebut lewat Google Map. Setidaknya terdapat 5 ribu lebih SPBU di tanah air. Dengan jumlah tersebut, pembagian SPBU tidak sulit dilakukan. “Para pengguna jalan bisa memantau letak SPBU yang mereka kehendaki melalui handphone,” ujarnya.
Pemerintah pusat juga telah menerima masukan dari para gubernur seluruh daerah. Masukan tersebut berupa usul penambahan SPBU, khususnya di daerah-daerah yang ekonominya tumbuh pesat. Untuk menyiasati, akan dibangun SPBU mobile di daerah-daerah timur.


Read more: http://www.hariansumutpos.com/2013/04/56310/stok-solar-4-hari-habis-dalam-6-jam#ixzz2R757o2qD

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar